Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

Tahapan perumusan kebijakan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Identifikasi

• Identifikasi masalah dan kebutuhan: Tahap pertama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan pembangunan pertanian yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).

• Analisis masalah dan kebutuhan: Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

• Penginformasian rencana kebijakan: Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan pembangunan pertanian untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

• Perumusan tujuan kebijakan: Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

• Pemilihan model kebijakan. Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan pembangunan pertanian yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Penentuan indikator pembangunan pertanian: Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator pembangunan pertanian yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

• Membangun dukungan dan legitimasi publik: Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan pembangunan pertanian yang akan diterapkan. 

b. Tahap Implementasi

• Perumusan kebijakan: Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.

• Perancangan dan implementasi program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposals) atau proyek pembangunan pertanian untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. 

c. Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini dilakukan evaluasi terhadap proses implementasi (evaluasi proses) serta dampak yang ditimbulkan, dilakukan pembandingan antara rencana dengan capaian atau hasil yang dicapai (evaluasi dampak).

TRANFORMASI KEUNGGULAN KOMPARATIF

Menurut Saragih dan Sipayung (2000), keunggulan komparatif dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif melalui langkah-langkah berikut.

Tahap pertama, pembangunan agribisnis adalah pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh factor driven, yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja kurang terdidik (natural resources and unskill labor base). Hal ini berarti sumber pertumbuhan output sistem agribisnis secara keseluruhan didominasi oleh pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja kurang terdidik dan tahapan ini sering disebut ekstensifikasi. Pada tahapan factor driven ini, kegiatan sub sistem hulu dan hilir belum berkembang secara optimal dan kondisi agribisnis berada pada sub sistem on-farm/budidaya yang didominasi oleh komoditas primer tanpa pengolahan. Konsekuensi dari keadaan ini adalah lebih terbatasnya pasar produk, sehingga keunggulan bersaing relatif rendah. Fakta ini menjadi terlihat sangat jelas, dari ketidakmampuan produk lokal untuk memenuhi permintaan pasar regional Asean maupun pasar Timur Tengah yang sampai saat ini masih tetap terbuka lebar. Sistem agribisnis yang bertumpu sepenuhnya pada sumber daya lokal, tidak dapat diandalkan secara terus menerus, karena rendahnya nilai tambah yang dihasilkan, sehingga tidak mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif. 

Tahap kedua, pembangunan sistem agribisnis digerakkan oleh capital driven, yaitu penggunaan input capital dan tenaga kerja lebih terdidik (capital and skill labor based). Tahap ini ditandai dengan berkembangnya sub sistem agribisnis hulu dan hilir, sehingga penggunaan barang modal pada sub sistem on-farm cukup besar.Pada tahapan capital driven, industri hulu yang diperlukan adalah: usaha pembibitan, pabrik pakan ternak, pabrik obat-vaksin-vitamin-hormon dan peralatan serta perlengkapan kandang. Pada industri hilir telah tumbuh industri yang memproduksi berbagai produk yang berasal dari daging, kulit, dan bulu domba serta pemasarannya, baik di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Jika industri hulu dan hilir komoditas domba telah berkembang dengan pesat, maka berarti pada tahapan ini telah terjadi peningkatan keunggulan bersaing.

Tahap ketiga, untuk mencapai keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) pengembangan peternakan domba harus digerakkan oleh inovasi (innovation driven) dengan sumbe daya manusia yang terdidik (knowledge and skill labor base). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber keunggulan bersaing di era pasar bebas terletak pada penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia yang unggul dan terdidik. Jika tahapan ini dapat dicapai maka produk-produk yang berasal dari domba hasil peternakan rakyat akan punya daya saing yang tinggi. Innovation driven pada peternakan domba dapat diimplementasikan dalam tiga bidang, yaitu: breeding, feeding dan management.