PARIWARA



Jumat, 04 Februari 2011

Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi

Konteks kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah (Simatupang dan Rusastra, 2004): 1) krisis ekonomi, 2) kemiskinan dan kerawanan pangan, 3) keterbatasan kebijakan fiskal dan moneter, 4) liberalisasi perdagangan, 5) integrasi pasar, 6) ketimpangan distribusi pembangunan dan marginalisasi pasar, 7) pelaksanaan desentralisasi pembangunan, dan 8) perubahan polaiklim El Nino dan La Nina.

Beberapa tantangan dan hambatan internal yang perlu dipertimbangkan adalah: 1) kecenderungan penurunan daya saing yang ditunjukkan oleh penurunan total faktor produksi dan profitabilitas usaha tani padi, 2) marginalisasi kemampuan usaha tani akibat perpaduan dari marginalisasi luas pemilikan lahan, penurunan laju pertumbuhan produktivitas, dan penurunan profitabilitas, 3) penurunan laju pertumbuhan produksi akibat perlambatan laju pertumbuhan luas panen dan produktivitas usaha tani padi, 4) peningkatan variabilitas produksi sebagai akibat makin rentannya usaha tani padi terhadap perubahan iklim dengan tingkat ancaman yang makin meningkat dan tidak menentu, dan 5) hambatan internal dalam bentuk kendala sumber daya lahan dan air, teknologi, modal, dan sarana produksi.

Berdasarkan konteks kebijakan dan tantangan serta hambatan internal tersebut, reorientasi tujuan kebijakan pengembangan agribisnis (padi) hendaknya diarahkan untuk: 1) meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan petani, 2) memantapkan ketahanan pangan nasional, dan 3) mendinamisasi perekonomian desa. Reorientasi tujuan ini berbeda dengan paradigma lama yang hanya difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan nasional, tetapi kurang memperhatikan ketahanan pangan rumah tangga dan pendapatan keluarga tani.

Sumber : Tahlim Sudaryanto dan I Wayan Rusastra, 2006. Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Litbang Pertanian, 25 (4), 2006

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KLIK IKLAN BERHADIAH DOLLAR